Rencana Sentralisasi ke Pusat Berpotensi Menyulitkan Guru

WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE _Wacana pemerintah pusat dan DPR RI untuk menarik kewenangan pengelolaan guru ke pusat ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Melalui Dinas Pendidikan Sulsel, Pemprov berharap agar ada penyamaan persepsi dengan aturan yang berlaku sebelumnya.

Sekertaris Dinas Pendidikan Sulsel, Setiawan Aswad, mengatakan, pihaknya setuju saja jika hal itu dilakukan, hanya saja ada beberapa hal yang harus diluruskan jika sentralisasi guru itu dilimpahkan ke pusat. Salah satunya kebijakan yang berlaku.

“Kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa jika kebijakan pusat yang bicara, tapi jika itu yang diterapkan maka sebaiknya pemerintah pusat juga memperhatikan regulasi yang sudah ada, jangan sampai tabrakan,” kata Setyawan.

Padahal aturan yang ada, lanjut Setyawan, yakni pada UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa segala bentuk aturan seperti fungsi manajemen, baik pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi guru dibebankan ke Pemerintah Provinsi.

“Itu khusus guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB),” jelas Setyawan.


Karena menurutnya guru merupakan input dari pelaksanaan manajemen, maka kata dia aturan itu harus disamakan, “kita satu persepsikan itu semua. Kalau pemerintah nantinya mau, harus kaji dulu apakah ini tidak bertabrakan dengan undang-undang,” bebernya.

Selain itu, Setyawan menyebut ada dua hal yang menjadi legspesialis apabila aturan itu ditetapkan. Pertama persoalan penggajian, tunjangan dan seterusnya. “Ke dua berkenaan dengan kepengurusan administrasi guru, pembinaan karirnya dan kopetensinya. Rentan kendali pasti akan panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Tapi kan ini era IT terbuka, mungkin saja Pemerintah pusat punya trobosan baru untuk memudahkan itu semua,” beber dia.

Sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ketua IGI Sulsel Ramli Rahim menyebut pihaknya masih setuju dengan wacana tersebut. Ia menyebut terjadi banyak ketimpangan jika tata kelola guru masih berada di tangan pemerintah daerah.

Misalnya ketimpangan sosial, antara daerah yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam hal upah. Sehingga terjadinya kecemburuan sosial rawan terjadi, hal tersebut menurutRamli Rahim berdampak tidak baik.

“Di Jakarta itu pendapatannya tinggi, tidak ada yang dibawah UMP. Sementara di Maros hanya 100 ribu perbulan gajinya. Nah ketimpangan ini perlu diselesaikan, caraya melalui kebijakan pemerintah yang diwacanakan ini,” jelasnya.

Guru acap kali menjadi korban atas kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tidak seimbangnya keuangan daerah berefek pada guru yang mendapatkan gaji murah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat melarang pengangkatan honerer sementara kebutuhan di setiap daerah sangat banyak, alhasil mereka mendapat upah yang tidak sesuai dengan jasanya.

“Rekruitmen guru sangat tidak jelas prosesnya sehingga kualitas terabaikan bahkan empat kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru sama sekali tidak terdeteksi dalam proses rekrutmen guru di daerah-daerah,” kata salah satu bakal calon Bupati Maros ini.

“Pengangkatan guru pun kadang sangat berlebihan meskipun semuanya berstatus non PNS terkadang kebutuhan guru hanya 2 orang tapi yang diterima 5 orang bukan karena kebutuhan sekolah tetapi karena mengakomodir orang-orang penting daerah yang mengajukan anak-anak mereka menjadi honorer di sekolah-sekolah,” sambungnya.

Masalah lain yang sering dialami oleh guru-guru di daerah ialah penyeretan dalam politik praktis. Beberapa oknum melakukan intervensi kepada tenaga guru tersebut dengan tujuan mendapat sumber suara pada saat kontestasi, baik Pemilu, Pilgub, Pilkada, maupun Pileg. Mereka acapkali menjadi sasaran para penguasa. Jika tidak tunduk, maka mutasi atau pemindahan ke daerah terpencil hukumannya.

“Pelibatan guru dalam politik praktis menjadi masalah utamanya dan seringkali guru-guru kita harus menjalani hukuman yang sebenarnya dilakukan oleh para pimpinan daerah tanpa dasar yang cukup apalagi jika dalam pilkada tersebut pimpinan daerah berposisi sebagai petahana,” pungkasnya. 

Sumber : rakyatsulsel.co

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.ONLINE,  Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.
loading...

Belum ada Komentar untuk "Rencana Sentralisasi ke Pusat Berpotensi Menyulitkan Guru"

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel